Open AccessANALISIS SWOT INOVASI LINI BISNIS PT PINDAD (PERSERO): PELAYANAN KEAMANAN SIBER
Author(s) -
Nurina Munasyaroh,
Muhammad Haikal Kautsar,
Putri Alyani Fadhilah,
Ikhsan Yoga Utama,
Supandi Supandi
Publication year - 2019
Publication title -
jurnal defendonesia
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2776-687X
pISSN - 2354-6964
DOI - 10.54755/defendonesia.v4i1.76
Subject(s) - business administration , swot analysis , business , process management , political science , marketing
PT PINDAD (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di sektor industri pertahanan, saat ini telah melakukan inovasi pada lini bisnisnya. PT PINDAD (Persero) yang memiliki bisnis utama dalam produksi Alutsista kini menyediakan jasa pelayanan keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis strategi PT PINDAD (Persero) dalam pengembangan produk barunya menggunakan pendekatan SWOT dan QSPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan manajemen PT PINDAD (Persero) dan perumusan strategi PT PINDAD (Persero) menggunakan pendekatan QSPM. Hasil penelitian ini PT PINDAD (Persero) melakukan Inovasi untuk menghadapi tantangan di era Industri 4.0 dan ancaman kejahatan siber. Aspek terbesar yang menjadi kekuatan dan peluang PT PINDAD (Persero) adalah memiliki relasi dengan pemerintah yang mulai memandang keamanan siber sebagai prioritas pembangunan. Sementara itu, kelemahan dan ancaman yang dihadapi PT PINDAD (Persero) adalah adanya kendala oleh terbatasnya fasilitas dan keterbatasan sumber daya manusia untuk memulai bisnis siber sekuriti PT PINDAD (Persero) serta diversifikasi usaha perusahaan pesaing dalam hal IT. Sementara strategi yang menjadi prioritas PT PINDAD (Persero) adalah strategi yang memfokuskan bisnis yang ditawarkan pada pengembangan sumber daya manusia, proses, dan teknologi dalam bidang keamanan siber dengan bekerjasama dengan KOMINFO menyelenggarakan seminar dan workshop terkait Inpres No.3 Tahun 2003 untuk memasuki pasar pemerintah.