Pembinaan dan Pemenuhan Hak bagi Narapidana Hukuman Mati Kasus Terorisme

Dalam sistem pemasyarakatan pidana penjara diberlakukan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang WBP sebagai manusia seutuhnya. Maksud dari penerapan perlakuan tersebut yaitu selalu menempatkan posisi narapidana bukan hanya sekedar objek, akan tetapi juga subjek dalam suatu proses pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di dalam lapas bagi narapidana haruslah diperhatikan dengan saksama dengan meninjau kondisi setiap individu pelaku kejahatan, pengaruh keluarga maupun pengaruh dari lingkungan sosialnya. Terkhusus dalam hal penanganan permasalahan bagi narapidana tindak pidana terorisme saat ini adalah belum terintegrasinya penanganan bagi pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu melukiskan atau menggambarkan keadaan objek dan subjek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya kasus saat ini, disusul adanya narapidana teroris, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan dan pola pembinaan khusus. Pembinaan terhadap narapidana teroris ini harus disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.