Open AccessIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA
Author(s) -
Leonard Nekwek
Publication year - 2022
Publication title -
jurnal adhikari
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2798-9178
pISSN - 2798-9186
DOI - 10.53968/ja.v1i3.40
Subject(s) - humanities , political science , physics , business administration , business , art
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo, faktor-faktor penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Yalimo agar perannya dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dan pendekatan teori secara deduktif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari dalam BKPSDM dan SKPD lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan teori George C Edwards III, dari empat dimensi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi, terdapat faktor penghambat yaitu faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan fasilitas dan faktor politik. Berbagai upaya telah dilakukan BPKSDM Kabupaten Yalimo di antaranya melakukan perbaikan proses perencaanan anggaran dan fasilitas, membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif ke pihak penyelenggara, menyampaikan telaahan staf dan menyusun standar operasional prosedur agar ada transparansi dalam penetapan peserta Diklat PIM. Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo belum berjalan dengan optimal sehingga diperlukan penataan komunikasi, sumber daya, disposisi, pola kerja/struktur birokrasi, dan perbaikan perencanaan anggaran dengan data yang akurat. Selain itu, diperlukan adanya penambahan anggaran, fasilitas dan penataan proses seleksi peserta Diklat PIM secara transparan serta pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi ASN.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, pengembangan kompetensi SDM ASN, Diklat Kepemimpinan