z-logo
open-access-imgOpen Access
DISINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19
Author(s) -
Amalia Azmi Sitorus
Publication year - 2021
Publication title -
jurnal renaissance
Language(s) - Uzbek
Resource type - Journals
eISSN - 2621-0746
pISSN - 2527-564X
DOI - 10.53878/jr.v6i1.137
Subject(s) - humanities , political science , covid-19 , art , medicine , disease , pathology , infectious disease (medical specialty)
Covid-19 adalah virus yang sudah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO. Covid-19 yang sering dikenal dengan Virus Corona telah banyak mematikan manusia. Virus ini masuk lewat drop plet, namun virus ini juga bisa menular dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui benda yang disentuh oleh orang-orang yang terinfeksi virus ini. Covid-19 telah banyak memberikan efek terhadap beberapa sektor di dalam pemerintahan. Salah satu efek yang sangat berdampak ditinjau dari segi ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkesan berubah-ubah sehingga masyarakat bingung mengapa sampai terjadi disinkronisasi aturan. Yang tentunya akan berdampak luas bagi aktivitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori analisis framing, analisis wacana, dan kebijakan publik. Dari pendekatan ini bisa diketahui bagaimana kebijakan pemerintah sampai tidak sinkron, apa yang menyebabkannya hingga dampak yang ditimbulkan. Tentunya ada banyak variabel yang membuat kenapa penanganan Covid-19 ini kerap berubah-ubah. Dari faktor ekonomi, politik, respon publik, ataupun persoalan lainnya. Kata Kunci: Covid 19, Dampak Ekonomi, Kebijakan Pemerintah

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here