Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaha hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police