Proses Promosi dan Mutasi Jabatan Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor

Dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam birokrasi pemerintahan harus didukung dengan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dan jiwa profesionalisme, khususnya di daerah otonomi khusus Papua. Mengingat otonomi khusus papua mengamanatkan untuk memprioritaskan pengembangan masyarakat asli Papua, utamanya pada birokrasi pemerintahan, sehingga capaian untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu sumber daya aparatur yang berkompeten. Selain itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sinergitas dalam memberi perhatian khusus untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam menata sistem kepegawaian di Indonesia, terutama dalam proses promosi dan mutasi pejabat struktural. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor sendiri telah melakukan metode yang berbeda pada tingkat kepangkatan dalam pelaksanaan promosi dan mutase jabatan structural. Perbedaan yang dimaksud terletak pada promosi jabatan Eselon II yang lebih ketat, dengan melakukan Assesment Center dan tahapan yang lebih sulit dibandingkan dengan pejabat Eselon III, dan IV yang hanya menekankan pada proses penjaringan pegawai melalui bank data, DUK, dan daftar normative pegawai kemudian fit and propert test. Adapun metode yang digunakan dalam proses promosi dan mutase jabatan pada Pemda Biak diantaranya dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu, seleksi administrasi, assessment center, dan fit and proper test. Disisi lain pengaruh politik birokrasi terhadap proses promosi dan mutase jabatan structural di tubuh Birokrasi Pemerintahan tidak lagi dipungkiri penuh dengan intervensi politik kepentingan. Sehingga procedural dan tahapan promosi jabatan dianggap sebagai sebatas formalitas administrasi tanpa melihat kompetensi bidang dan karir.