Dilema Wilayah Lumbung Ikan

Maluku Utara memiliki produksi perikanan laut (tangkap) sebesar 286.629,486 ton, sementara potensi yang tersedia untuk perikanan tangkap, mengikuti data lama, sebesar 1.035.230 ton per tahun, di mana potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dari potensi tersebut yang baru dimanfaatkan sebesar 150.232 ton per tahun atau 29%. Dengan potensi sebesar itu, ternyata belum memberikan hasil maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan Maluku Utara. Tidak hanya itu, potensi besar itu juga belum banyak menyumbang bagi pembangunan daerah. Persoalan perikanan di Maluku Utara yang dikenal sebagai wilayah dengan produksi ikan terbesar, akhirnya tungkus dalam wacana, mengalami "involusi" yang dari waktu ke waktu, baik publik maupun pemerintah berada dalam wacana itu, tanpa memberi efek kejut bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan Maluku Utara. Tulisan ini tidak membahas persoalan perikanan an sich, tetapi lebih pada perspektif sosiologi dan budaya mengenai Maluku Utara sebagai wilayah penghasil ikan yang diperhitungkan, Mimpi dan cita-cita besar menjadikan Maluku Utara sebagai lumbung ikan bukan tidak mungkin dapat tercapai, apabila pemerintah dapat hadir untuk memberi “kepastian kebijakan dan tindakan” dengan menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai, dapat hadir ketika masyarakat membutuhkan peran dan “campur tangan” untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik. Karena itu, pelembagaan pada tingkat komunitas nelayan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Hal yang paling penting adalah, menggeser kesadaran untuk menjadikan ikan sebagai komoditi utama, dan tidak sekadar hanya sebagai pelengkap untuk dikonsumsi. Kesadaran ini harus konsisten dijalankan, dan itu harus dimulai dari pemerintah daerah sebagai titik tolak hendak mengembangkan Maluku Utara sebagai wilayah lumbung ikan yang disegani dan dihormati.