PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

Pengaturan hukum atau kebijakan hukum pidana terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan lesbian, guy, biseksual dan transgender terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan aktivis pegiat HAM dan para komunitas gerakan lesbian, guy, biseksual dan transgender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, mengenai penanggulangan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Pengaturan lesbian, guy, biseksual dan transgender dalam perundang-undangan di Indonesia, belum diatur dalam KUHP. Ketentuan hukum yang mengatur LGBT dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang hanya diperuntukkan terhadap perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Sementara perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa belum diatur dalam KUHP maupun RKUHP. Perumusan perbuatan LGBT dalam perpsektif kebijakan kriminal adalah hal yang urgen, mengingat perbuatan LGBT bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan formulasi perbuatan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal, dilakukan atas berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam merumuskan perbuatan LGBT, dapat diformulasikan dalam RKUHP yang baru, yaitu dalam melakukan perluasan terhadap Pasal 284 dan Pasal 292 KUHP.