Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan tidak mematikan eksistensiDesa Adat. Struktur kepengurusan desa adat di Bali intinya terdiri dari Bendesa Adat atauKelihan Adat dan Kelihan Banjar Adat dan semua para pembantunya disebut sebagai PrajuruKata “juru” dalam bahasa Bali artinya “tukang” atau “petugas”.Tata cara pemilihan Prajuru Desa Adat sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat tidak selalu seragamantara Desa Adat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, pemilihan prajuru desa adatmelalui sangkepan (rapat) desa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Bagi desa adat yangwarganya sedikit, pemilihan dilakukan secara langsung dengan menyebutkan nama-nama calonyang diajukan, kemudian diminta persetujuan dari peserta sangkepan. Bagi desa yang terdiri daribeberapa banjar, pemilihan biasanya dilakukan melalui sangkepan para kelihan banjar dan padasangkepan itu para kelihan banjar menyampaikan nama-nama calon yang diajukan oleh banjarnyamasing-masing, jika memang ada. Apabila telah diperoleh kata sepakat tentang nama-namayang dicalonkan, susunan prajuru dan pembagian tugasnya, maka pada hari sangkepan itujuga para calon terpilih disahkan sebagai Prajuru Desa Adat.Adapun nama-nama jabatan dalam Prajuru Desa Adat, pada umumnya terdiri dari BendesaAdat/Kelihan Desa Adat sebagai pimpinan tertinggi, Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara),Kesinoman (Juru Arah) dan pada anggota prajuru lainnya yang diadakan menurut kebutuhandesa dan diberikan nama menurut kebiasaan di desa adat bersangkutan. Fungsi utama DesaAdat adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang diterima secara turuntemurun di desa adat itu sendiri.