Kebijakan War On Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina

Fillipina menjadi salah satu negara dengan kasus tindak kejahatan narkoba yang cukup tinggi. Tingginya angka kejahatan narkoba ini mendorong Presiden Rodrigo Duterte untuk membuat kebijakan perang terhadap narkoba bagi siapa saja yang terlibat dalam kejahatan narkoba, baik pemakai, pengedar bahkan bandar besar. Cara kerja kebijakan ini dengan menembak mati di tempat bagi pelaku. Hal ini memicu adanya pelanggaran hak asasi manusia berat di Filipina. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori hak asasi manusia, konsep kepentingan nasional dan konsep kejahatan transnasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tanggapan masyarakat Filipina atas kebijakan yang ditetapkan oleh Rodrigo Duterte. Dari kebijakan ini membuktikan bahwa tingkat kriminalitas menurun, hal ini juga didorong dengan adanya kepercayaan masyarakat Filipina.