Pengambilan Keputusan Musrenbang kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

The purpose of this study is how the participatory planning decision-making process in Musrembang in TTS Regency. Based on the purpose of this study, the qualitative approach is the right choice because it is oriented towards efforts to deepen understanding of decision making in the District Musrembang as well as identifying factors that influence decision making in TTS districts to produce an equilibrium of technocrat and participatory planning in TTS districts. Data collection techniques with in-depth interviews/ focus discussion groups (FGD), documentary studies and online data search. The results of the assessment show that community participation through the Musrenbang as in these regulations/mandates that regional development planning is carried out based on the roles and authorities of each stakeholder to realize integration, synchronization, and synergy between stakeholders. In its implementation, the role of the community is limited to proposing programs/activities carried out through the Musrenbang at the hamlet/village level and delivered in the District Musrenbang forum. In the sub-district Musrenbang stage, the proposed program of activities is often missing or not accommodated. Musrenbang is a forum between stakeholders in agreeing on priority programs and activities through joint decision making which can be done in a participatory or technocratic way as one indicator that can determine the success of regional development.   Keywords: Decision Making, stakeholders, Musrenbang   Abstrak Tujuan pengkajian ini adalah bagaimana proses pengambilan keputusan perencanaan partisipatif dalam Musrembang Kecamatan di Kabupaten TTS. Berdasarkan tujuan dari penelitian  ini maka pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat karena berorientasi pada upaya pendalaman pemahaman akan pengambilan keputusan dalam Musrembang Kecamatan serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi  pengambilan keputusan di kabupaten TTS sehingga menghasilkan equilibrium perencanaan teknokrat dan partisipatif di Kabupaten TTS. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam, focus discussion group (FGD), studi dokumenter dan penelusuran data online. Hasil pengkajian menunjukkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang sebagaimana dalam peraturan-peraturan tersebut, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing stakeholder guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan (stakeholders).  Dalam implementasinya, peran masyarakat hanya sebatas mengusulkan program/kegiatan yang dilakukan melalui Musrenbang di tingkat dusun/desa dan disampaikan dalam forum Musrenbang Kecamatan.  Dalam tahapan Musrenbang kecamatan seringkali program kegiatan yang diusulkan hilang atau tidak diakomodir.  Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam menyepakati program dan kegiatan prioritas   melalui pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan  secara  partisipatif maupun teknokratis sebagai salah satu indicator yang  dapat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.   Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, stakeholders, Musrenbang