Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara

Notaris dalam menjalankan kewenangan perlunya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang merupakan ujung tombak dari Majelis Pengawas dalam melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap notaris karena penyimpanan protokol notaris tidak berhenti sampai dengan berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia tetapi penyimpanan protokol terus berlangsung walaupun notaris yang bersangkutan berakhir masa jabatannya ataupun meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Daerah tentang penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah berupa wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris dengan upaya dilakukannya regulasi dan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang kearsipan, keikutsertaan pemerintah dan ditjen AHU dalam menyediakan tempat bagi Majelis Pengawas Daerah serta dana untuk penyimpanan protokol notaris, dan dengan cara penyimpanan protokol notaris melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik