Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat Atas Tindak Pidana yang Diatur oleh KUHP Terhadap Pelaku

Kearifan lokal suatu daerah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan pemeliharaan adat istiadat masyarakat, dimana pemangku Adat atau Kepala Adat adalah yang memiliki otoritas dan diberi wewenang (tidak tertulis) oleh masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi adat istiadatnya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hukum pidana adat adalah sumber penemuan hukum yang keberadaannya masih sangat diakui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kearifan lokal terhadap sanksi hukum adat atas tindak pidana yang diatur oleh KUHP Terhadap perilaku. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu analisis data penelitian dilakukan pada awalnya melalui data kepustakaan.  Diperoleh hasil bahwasannya Eksistensi sanksi pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana umum di Indonesia pada dasrnya masih tetap ada dan msih berlaku dan di beberapa daerah penerapan  pidana adat menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana umum yang diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), kemudian Sanksi pidana adat senyatanya  diakui  oleh Lembaga Peradilan, dimana terhadap penjatuhan pidana adat sebagai reaksi adat  kepada pelaku  yang  saat diajukan ke persidangkan guna meminta pertanggungan jawab secara pidana menurut KUHP juga tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard).