Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua yang semakin meningkat. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ketertinggalan yang telah lama, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan baru. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan sarana serta prasarana lain, beririsan dengan kepentingan masyarakat adat di Papua. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertumpu pada hasil penelitian di lapangan. Tujuan yang ingin diperoleh ialah menganalisis penyelesaian konflik kebebasan untuk berbuat sesuatu  pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura Papua. Hasilnya menunjukan bahwa hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak kebebasan berkspresi. Jauh sebelum terciptanya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal kebebasan berkspresi. Konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pihak lainnya yang terjadi hampir diseluruh Indonesia salah satunya dikarenakan adanya ketidakpastian wilayah tanah ulayah masyarakat hukum adat tersebut. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya litigasi yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan.