
Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum
Author(s) -
Ayuta Puspa Citra Zuama,
Cut Mutia Dinda,
Djalu Pamungkas
Publication year - 2021
Publication title -
reformasi hukum
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2686-1593
pISSN - 1693-9336
DOI - 10.46257/jrh.v25i1.182
Subject(s) - humanities , political science , physics , art
Abstrak
Moda transportasi umum mengalami perkembangan teknologi yang cukup memudahkan akses bagi para calon penumpangnya. Perubahan dan perkembangan moda transportasi dari yang semula konvensional menjadi transportasi online merupakan suatu bentuk fenomena perubahan sosial masyarakat yang tercipta sebagai inovasi karena kehendak untuk memperoleh kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Namun, operasional perusahaan penyedia jasa transportasi online dianggap ilegal karena sejak awal tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) karena perusahaan ini tidak mengantongi izin usaha sebagai penyedia jasa transportasi umum. Belum memperoleh titik terang dari permasalahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional ojek online, pada Tahun 2019 Menteri Perhubungan Republik Indonesia justru mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan Menteri ini keluar menghiraukan kesemrawutan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai terobosan baru yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pengaturan ojek online. Apakah peraturan menteri ini sungguh-sungguh dapat mengurai problematika legalitas ojek online di Indonesia, atau justru menambah persoalan peraturan hukum yang ada di Indonesia mengingat terang sekali peraturan menteri ini bertentangan dengan UU LLAJ yang secara hierarki peraturan perundang undangan merupakan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan problematika hukum terkait dengan regulasi ojek online penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebutuhan hukum untuk melakukan regulasi terhadap ojek online di Indonesia berdasarkan perspektif filsafat fenomenologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan referensi hukum berupa penelaahan regulasi bagi ojek online di Indonesia dalam perspektif filsafat fenomenologi hukum.
Kata Kunci: Regulasi, Ojek Online, Filsafat, Fenomenologi, Hukum
Review of Online Ojek Regulation in Indonesia
from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law
Abstract
Public transportation modes are experiencing technological developments that make it easy for prospective passengers to access. The change and development of transportation modes from conventional totransportation online is a form of social change phenomenon that is created as an innovation because of the desire to gain convenience in using public transportation. However, the operations oftransportation service providers are online considered illegal because from the start they did not meet the provisions of article 1 number 21 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) because this company does not have a business license as a public transportation service provider. Not yet clear on the problem with the provisions of laws and regulations related tomotorcycle taxi operations online, in 2019 the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation Number 12 of 2019 concerning Safety Protection of Motorcycle Users Used in Public Interest. This Ministerial Regulation disregards the clutter of other laws and regulations as a new breakthrough which is expected to be a solution to the problem of regulatingmotorcycle taxis online. Does this ministerial regulation really solve the legality problem ofmotorcycle taxis online in Indonesia, or does it add to the problem of existing legal regulations in Indonesia, given that this ministerial regulation clearly contradicts the LLAJ Law which hierarchically constitutes a higher regulation. Based on legal problems related to the regulation ofmotorcycle taxis online, the authors are interested in conducting research on the legal need to regulatemotorcycle taxis online in Indonesia based on the perspective of the philosophy of legal phenomena. This study uses a prescriptive normative legal writing method. The type of data used is secondary data using qualitative analysis techniques. This research produces a legal reference in the form of a review of regulations formotorcycle taxis online in Indonesia from the perspective of the philosophy of legal phenomena.
Keywords: Regulation, Ojek Online, Philosophy, Phenomenology, Law