PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PENGUNGSI ASING: TINJAUAN LEGALITAS

Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu negara transit bagi pencari suaka asing yang hendak menuju ke negara ketiga seperti Australia, Amerika Serikat dan sebagainya. Selama masa penantian ini, dampak sosial tidak dapat dihindari bagi Indonesia sebagai negara transit. Salah satunya yaitu perkawinan antara pencari suaka atau pengungsi dengan warga negara Indonesia. Meskipun hak atas perkawinan adalah salah satu hak dasar manusia, jenis perkawinan tersebut menjadi problematik karena perkawinan tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Rumusan masalah bagaimana legalitas perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi asing? Tujuan penelitian untuk melihat perkawinan jenis ini menjadi sah hanya karena salah satu pasangan berstatus pengungsi asing di Indonesia. Kegunaan penelitian ini memberikan informasi legalitas dari perkawinan antara pengungsi dan warga negara Indonesia. Metode penelitian deskriptif pendekatan normatif. Hasil penelitian bahwa perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukum. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi perkawinan begitu juga antara pengungsi asing dengan Warga Negara Indonesia. Pengungsi asing tidak memenuhi ketentuan tersebut dikarenakan tidak adanya pekerjaan dan tempat kediaman (domisili). Kesimpulan bahwa seorang pengungsi dalam hukum Indonesia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, hal ini disebabkan pengungsi tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975.