The Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah

Penetapan kawasan hutan laposo niniconang menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dan Pemerintah selama bertahun-tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Atas dasar persoalan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat melakukan penguasaan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris. Penelitian artikel ini menggnakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan hasil wawancara untuk diolah an dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan masyarakat meyakinkan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah hak milik masyarakat setempat. Akan tetapi, banyaknya petani yang ditangkap membuat kekhawatiran untuk mengelola lahan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini maka disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria yang komprehensif dibutuhkan untuk penyelesaian konflik-konflik semacam ini. AbstrakThe implications of establishing a forest of Laposo Niniconang Watangsoppeng on the protection of people’s rights to land. This research aims to find out and analyze the status of land rights controlled for generations. The research type is empirical legal research where data collection is carried out by interview methods on several related parties. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Furthermore, the data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that traditional societies having lived for generations managing land in forest areas are worried about being arrested by the police. Reflecting on the site, a comprehensive agrarian reform policy is needed for the resolution of forest conflicts.