Perbedaan Sikap Partai Koalisi dalam Pengisian Sisa Masa Jabatan Wakil Bupati Ende Periode 2018-2023

Penelitian ini menyoroti masalah perbedaan sikap di tataran partai koalisi dalam merespon wacana pengisian sisa masa jabatan Wakil Bupati Ende periode 2018-2023. Perbedaan sikap tersebut menyebabkan pembelahan dalam tubuh partai koalisi, yang mengerucut pada dua kutub yang berlawanan, yakni Golkar di satu sisi dan PDIP, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, KPPI di sisi yang lain. Dalam rentang waktu yang panjang sejak 2019 hingga akhir 2021, perbedaan sikap cukup menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk untuk mengkaji apa motif dibalik perbedaan sikap politik partai koalisi dalam penentuan calon Wakil Bupati Ende dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat motif kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing kutub partai koalisi. Kutub partai Golkar menerjemahkan posisi jabatan wakil Bupati Ende sebagai posisi yang harus diisi oleh kadernya, yang dilandasi dengan alasan rasionalitas etika politik. Di sisi yang lain enam partai koalisi pun demikian, menerjemahkan posisi jabatan wakil Bupati Ende sebagai hak bersama, yang dapat diisi oleh semua kader partai koalisi. Sedangkan mekanisme penyelesaian polemik perbedaan sikap kedua kubu gabungan partai koalisi dilakukan melalui mekanisme voting dan  mekanisme punishmaen/pinalti. Kedua mekanisme ini dapat dikatakan sebagai strategi untuk mendisiplinkan perilaku elit partai politik yang cenderung mempertahankan kekuasaan dan kepentingan politiknya.