JARINGAN PERDAGANGAN DAN INTEGRASI EKONOMI (1900-1938)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan jejaring perdagangan dan integrasi ekonomi di Sulawesi bagian selatan pada periode penguasaan Pemerintah Hindia Belanda sampai krisis ekonomi pada 1930-an. Dengan menggunakan metode sejarah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa perkembangan jaringan perdagangan dan integrasi ekonomi di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik dan ekonomi dalam konteks lebih luas. Ekspansi politik kolonial mempengaruhi perkembangan jaringan perdagangan dan integrasi ekonomi di Sulawesi Selatan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menempatkan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas yang berada di bawah pengawasan Belanda. Kebijakan politik pelabuhan bebas bertujuan untuk memikat dan memusatkan kegiatan perniagaan di bagian selatan. Di lain pihak, pemerintah Belanda melakukan kontrol atas komoditi yang diperdagangkan, meliputi harga dan pembatasan atau larangan impor komoditi tertentu, terutama beras. Aktivitas perdagangan periode 1900 sampai 1930-an pada dasarnya memperlihatkan proses integrasi ekonomi di Sulawesi bagian selatan.