IDENTIFIKASI KERJASAMA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN POLA PARTISIPATIF DI KOTA PAMANUKAN

Setiap kegiatan perlu mendapat perhatian dalam konteks penataan ruang. RTRW 2006-2026 Subang belum menjadi kebijakan publik karena belum terbuka untuk diketahui oleh seluruh unsur masyarakat. Studi ini bertujuan agar pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, dan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi pengendalian dan pemanfaatan ruang. Hasil studi ini mengidentifikasi perlunya pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen perijinan dan arahan pedoman pengendalian penataan tata ruang. Disarankan bahwa perlu adanya instansi yang memberikan rekomendasi, sistem perijinan,  rumusan keterpaduan, dan ijin pemanfaatan ruang. Pada kasus ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang belum ada fungsi mediasi, advokasi dan evaluasi yang baik, sehingga persoalan tersebut timbul. Berbagai institusi yang ada nampaknya kurang efektif dalam menanggapinya, selain pihak DPRD-nya. Disarankan, materi hasil studi ini agar ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Subang”.