Open Access
Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah
Author(s) -
Farahdilla Andhika Y F
Publication year - 2021
Publication title -
journal of governance innovation
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2657-1714
pISSN - 2656-6273
DOI - 10.36636/jogiv.v3i2.731
Subject(s) - humanities , political science , art
Praktik komunikasi yang diperagakan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 belum menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Ini berakibat pada kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan wabah yang pada gilirannya dapat memperlambat bahkan menghambat proses penanganan krisis kesehatan ini. Fokus dari rancangan komunikasi risiko adalah pada kegiatan peran serta masyarakat (PSM) sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa norma sosial dan kewaspadaan individu meningkat. Komponen.penting dalam studi ini meliputi 1) pesan penting; jaga jarak, pakai masker, CTPS, Stigma, beribadah di rumah, nutrisi, olah raga. 2) Kebijakan tentang Pembatasan, Kebijakan tentang pembatasan aktivitas Peribadatan, Program pemerintah. 3) Saluran komunikasi; media online, media elektronik dan cetak, media offline. Tujuan dari Studi ini adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi risiko Covid-19 oleh Pemerintah kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan lokal Desa di Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lebih jauh, kami berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dan relevan untuk menangani pandemi saat ini maupun di masa yang akan datang. Studi ini dirancang dengan pendekatan kualitatif menggunakan Metode Survey. Populasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat Desa di 3 Provinsi. Karakter responden, Individu Berpengaruh di Masyarakat yaitu: tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan. Penentuan Sampling menggunakan metode ”Purposive Multi-Stage Cluster Sampling”. Studi ini dapat berguna untuk menyusun rekomendasi program yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan lokal Desa di Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.