Open AccessImplementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)
Author(s) -
Denden Ramsyah Hikmatulloh
Publication year - 2021
Publication title -
journal of governance innovation
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2657-1714
pISSN - 2656-6273
DOI - 10.36636/jogiv.v3i1.461
Subject(s) - government (linguistics) , public order , order (exchange) , documentation , business , public policy , political science , welfare economics , public administration , economics , finance , law , computer science , philosophy , linguistics , programming language
Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2014 concerning peace and public order in Tasikmalaya Regency seems to be not functioning. Many public facilities have shifted from their function and seem to have been left alone by those who say the perda is not working. The most noticeable function transfers include sidewalks and road shoulders in the Singaparna District area. The formulation of the research problem is the implementation of the Government's policy on Peace and Public Order in Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya District and the impact of the implementation of Government policies on Public Peace and Order in the Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya Regency. The research method used a qualitative approach, with data through observation, interviews and documentation. The results of research related to the implementation of government policies on peace and public order specifically related to controlling street vendors (PKL) where there is reciprocity between the community and street vendors in fulfilling their needs, as well as the negative impact that is felt, namely the general public unrest regarding the behavior of street vendors. often used by the general public, such as shoulder roads and sidewalks for pedestrians, very disturbing peace and public order. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.