z-logo
open-access-imgOpen Access
UPAYA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN (DISKUMDAG) KOTA BATU DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PRODUK TUJUAN EKSPORT
Author(s) -
Ruth Agnesia Sembiring,
Tia Subekti,
Mitha Mawar Nia Bella
Publication year - 2020
Publication title -
journal of governance innovation
Language(s) - Uzbek
Resource type - Journals
eISSN - 2657-1714
pISSN - 2656-6273
DOI - 10.36636/jogiv.v2i2.384
Subject(s) - business administration , business , political science , humanities , art
AbstrakUsaha Kecil Menengah merupakan pilar penting dalam menyokong ekonomi masyarakat menengah kebawah. Setiap daerah di Indonesia memiliki UKM namun hanya sedikit yang mampu memiliki kualitas ekspor. Produk lokal yang disajikan dalam bentuk UKM kerap kalah bersaing dengan produk dari industry skala besar atau bahkan kalah bersaing dengan produk impor. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi kelangsungan ekonomi masayarakat menengah kebawah mengingat peluang pasar global hari ini sulit untuk membendung arus impor dari negara lain. Salah satu upaya yang bisa digunakan untuk memepertahankan UKM adalah melakukan peningkatan kualitas UKM dengan standar ekspor. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu. Kota Batu memiliki UKM sebanyak 365 UKM yang tersebar pada 3 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana UKM telah menjadi penopang ekonomi masyarakat Batu. Penelitian ini melihat “Bagaimana Upaya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Produk Tujuan Ekspor?”.Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan dengan pendekatan self help dan technocratic dan juga konsep pemberdayaan masyarakat. Hasilnya, pertama, Pemerintah Kota Batu melakukan pembangunan UKM dengan pendekatan teknokratik dengan melalui program KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah). Pendekatan teknokratik bersifat vertical dan memposisikan pemerintah sebagai konsultan. Kedua, pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, dan pemebrian fasilitas. Namun, dari total 365 UKM hanya 9 UKM yang bisa melakukan eksport. Ketiga, kendala utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya standar kualiatas ekspor.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here