
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMPROV. NTT
Author(s) -
Indriyati Indriyati
Publication year - 2017
Publication title -
dialektika/dialektika: jurnal ekonomi dan ilmu sosial
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2598-781X
pISSN - 2502-4094
DOI - 10.36636/dialektika.v2i2.244
Subject(s) - political science , public administration
AbstrakPenelitian ini mengkaji reformasi birokrasi di Pemprov. NTT melalui pelaksanaan kebijakanPenataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov. NTT sesuai PP No. 18Tahun 2016. Namun sebenarnya pelaksanaan kebijakan ini merupakan perubahan dariPeraturan Pemerintah sejenis sebelumnya yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Tentunya terdapatbeberapa perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkanperaturan itu. Namun yang terpenting adalah bahwa tujuan utama kebijakan tersebut harusdapat terwujud. Dimana perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini,akan menghasilkan nilai efisiensi dan efektifitas kelembagaan yang lebih baik. Penelitian inidilakukan dengan metode kualitatif. Dan memberikan kesimpulan bahwa pada dasarkanyamasih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan OrganisasiPerangkat daerah di Pemprov. NTT, namun demikian dengan saran atau rekomendasi daripeneliti diharapkan ada langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Pemprov. NTT dalampelaksanaan kebijakan selanjutnya, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahannya.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Efisiensi, Efektivitas, Metode KualitatifAbstractThis study examines bureaucratic reforrm in the provincial govermenth through theimplementation of regional organizational structuring policies (OPD), in the provincial scopeNTT according to PP No. 18 Th 2016. But The actual implementation of this policy is achange from the previous government regulation that is PP N0. 41 Th 2007. There must besome changes in the nomenclature of the regional apparatus organization (OPD) under therule. But the important thung is that the main purpose of the policy must be realized. Wherechanges in the nomenclature of the organizational of regional apparatus organizational(OPD), will result in better value of effeciency and institutional effectiveness. This reseaarchis done by qualitative method, and concludes that basically in the implementation of thepolicy of organizing the regional apparatus of the province NTT, however with suggestions orrecommendations of researchers is expexted to have implovement measures made by thegovernment in implementing the next policy and in the implementation of government.Keywords: Bureaucratic Reform, Efficiency, Effectiveness, Qualitative Method