Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Salah satu kewajiban entitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak terjadi temuan berulang. Berdasarkan data yang diperoleh, progres tindak lanjut atas rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih di bawah target yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis data Miles-Huberman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap responden yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis data menunjukan terdapat lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Faktor internal ini adalah SDM, mutasi, koordinasi yang belum maksimal, lemahnya SPI dan belum adanya sanksi yang tegas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya TLHP di Kabupaten Bandung Barat adalah persepsi pemeriksa yang berbeda-beda, pihak ketiga yang kurang responsif dan banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung.