Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan hati nurani instansi sendiri. Tujuan penelitian ini supaya bisa mengukur bagaimana implementasi dan kewenangan dalam mengambil keputusan diskresi terhadap tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jayapura Selatan, apa tanggung jawab hukum dalam membuat keputusan diskresi terhadap kejahatan ringan di wilayah hukum kepolisian sektor jayapura selatan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yuridis, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosial hukum. Mengambil keputusan diskresi yang telah ditangani oleh kepolisian sektor Jayapura Selatan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan dan juga diselesaikan dengan cara Restorative Justice, Kepolisian Sektor Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas mengambil keputusan diskresi dan melakukan mediasi dengan memanggil pihak pelapor maupun terlapor. Sebagai bagian dari proses administrasi negara, Kepolisian Sektor Jayapura Selatan juga terikat oleh undang-undang dan prosedur tertentu, serta dikendalikan dan dipertanggungjawabkan hukumnya. Demikian juga dengan keputusan diskresi yang diambil, keputusan dari diskresi itu sendiri benar-benar tergantung pada permasalahan yang dihadapi serta situasi dan kondisi di lapangan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan. Meskipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan subjektif, ada juga dasar hukum untuk diskresi yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak tampak sewenang-wenang.