Model Optimalisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) Di Kabupaten Sarolangun

Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerbitkan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK), Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan dengan bantuan dana senilai dua ratus juta rupiah untuk setiap desa dan kelurahan dengan berbagai menu pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan. Namun berdasarkan fenomena masalah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun masih berada pada urutan lima besar kabupaten termiskin dalam Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Program P2DK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program P2DK di Dinas PMD Kabupaten Sarolangun masih ditemui beberapa kendala diantaranya yaitu masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, kurangnya sumberdaya untuk mendampingi masyarakat selama melaksanakan kegiatan, pelaksanaan Program P2DK masih di lakukan oleh single actor saja, belum melibatkan dinas teknis terkait. Saran dari penelitian ini yakni merancang model pengembangan kelembagaan untuk bekerjasama dengan dinas teknis untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan pendekatan sistem reward dan punishment.