Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang

The purpose of this study was conducted to answer the BIMA Sintang Credit Union management model that conforms or not with the values ​​of Islamic law. The research method used is empirical normative to identify the BIMA Sintang Credit Union management model directly in the field connected with the conception related to cooperative management in Islamic law, then analyzed qualitatively and is descriptive. The results of the study revealed that the institutional credibility supported by the principle of equilibrium and fairness carried out by the Sintang BIMA Credit Union greatly influenced the preferences of Muslim communities in strengthening and managing the economy of the Sintang District community. This has proven to bring enormous benefits to agrarian-style people. Although there is an element of usury, the emergency conditions for the absence of Syariah-based credit unions are the basis of permissibility law for Muslim communities in Sintang District. The advice that needs to be given is that an Islamic credit union institution must be built immediately to support the economic aspects of an agrarian-style society. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab model pengelolaan Credit Union BIMA Sintang yang sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris guna mengidentifikasi model pengelolaan Credit Union BIMA Sintang secara langsung di lapangan dihubungkan dengan konsepsi terkait pengelolaan koperasi di dalam hukum Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kredibilitas kelembagaan yang ditunjang dengan prinsip kesetimbangan dan keadilan yang dilaksanakan oleh Credit Union BIMA Sintang sangat mempengaruhi preferensi masyarakat muslim dalam penguatan dan pengelolaan perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang. Hal tersebut terbukti mendatangkan maslahat yang sangat besar kepada masyarakat yang bercorak agraris. Meskipun terdapat unsur riba namun kondisi darurat atas belum adanya credit union berbasis syariah menjadi dasar hukum kebolehan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Sintang. Saran yang perlu diberikan adalah perlu segera dibangun lembaga credit union syariah dalam menunjang aspek perekonomian masyarakat yang bercorak agraris.