PENGARUH PELAKSANAAN KEWENANGAN FASILITASI GUBERNUR DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kewenangan fasilitasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota setelah terjadinya pergeseran pola kewenangan, serta pengaruhnya dalam proses pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam melauli pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sementara pendekatan empiris dilakukan secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan fasilitasi gubernur berpengaruh pada tingkat kekakuan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam proses pembentukan perdanya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya kewenangan fasilitasi yang pada gubernur lebih efektif jika diberikan secara maksimal kepada Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, Kementerian Hukum dan HAM juga sebagai bagian dari proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda kabupaten atau kota, sehingga tentu saja bisa lebih berkompetensi untuk melakukan faslitasi dibandingkan gubernurThis study aims to examine and analyze the effect of the implementation of governor facilitation authority on the draft of regency or city regional regulations after a shift in the pattern of authority, as well as its influence on the process of forming regency or city regional regulations. This research uses qualitative research, which is a descriptive study or to describe the results of research as a whole and in-depth through juridical and empirical approaches. The juridical approach is carried out by reviewing laws and regulations related to this research. Meanwhile, the empirical approach is carried out directly to find out the facts in the field. The results show that the implementation of governor facilitation authority has an effect on the level of rigidity of regency or city government in the process of forming their regulations. So that in order to solve this problem, the facilitation authority should be more effective if it is given maximally to the Drafters of Legislation in Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. In addition, the Ministry of Law and Human Rights is also part of the process of harmonizing, unifying, and strengthening the conception of the draft of regency or city regulations, so obviously this can be more competent in facilitating than the governors do.