Model Bisnis Aspek Legal pada Keamanan Dokumen dan Data Pribadi E-Government

Indonesia menempati urutan ke-88 berada dibawah negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam sebagai negara yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan e-government. Dengan adanya pandemi Covid 19, sistem layanan pemerintah dipaksa untuk beralih dengan memanfaatkan internet. Namun, Indonesia belum siapa untuk menerapkan e-government karena beberapa aspek yaitu aspek legal pada e-government. Aspek legal yang dimaksud yaitu legalitas dokumen, keamanan data pribadi dalam pemanfaatan sistem e-government. Saat ini Indonesia tidak mempunyai landasan untuk mengatur aspek-aspek tersebut, sehingga Indonesia belum mampu menerapkan e-government sebagai layanan pemerintah sedangkan dengan adanya pandemi covid 19 layanan pemerintah harus beralih ke sistem layanan berbasis elektronik. Permasalahan dari berbagai aspek dapat ditanggulangi dengan melakukan penelitian dengan target sebuah model bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam legalitas dokumen, model dan keamanan data pribadi. Studi kasus penelitian dilakukan di Dinas Pemerintahan Tasikmalaya Jawa Barat. Metode yang digunakan untuk membangun model adalah RACI chart untuk melihat keterhubungan aktor yang berperan pada model bisnis yang dirancang. Pembuatan model bisnis dibuat dengan notasi standar dalam pembuatan model bisnis yaitu BPMN. Model yang dihasilkan adalah model bisnis pada keamanan dokumen dan data privasi dengan memanfaatkan algoritma RSA dan skema Qr-code, dan model bisnis untuk tanda tangan digital.