
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Author(s) -
Ranna Dwi Prastika
Publication year - 2020
Publication title -
lex et societatis/lex et societies : jurnal bagian hukum dan masyarakat fakultas hukum unsrat, (e-journal)
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2747-1713
pISSN - 2337-9758
DOI - 10.35796/les.v8i2.28488
Subject(s) - physics , humanities , political science , philosophy
Tujuan dilakukannya penelitiaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan perlindungan Tenaga medis di wilayah perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana Implementasi Perlindungan Tenaga medis dalam konflik sengketa antar Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyerangan tenaga medis merupakan suatu penyerangan sengaja yang termasuk sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Pelanggaran berat tersebut merupakan suatu kejahatan perang karena dilakukan secara illegal dan melanggar ketentuan dari Pasal 11 Ayat (I) Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa “Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack” Yang menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi obyek serangan. 2. Kurang efektifnya implementasi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 saat sengketa, disebabkan karena kurangnya kemauan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada saat sengketa terjadi. Ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan tenaga medis.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenanga Medis, Wilayah Perang, Hukum Humaniter Internasional