UPAYA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM ATAS NARAPIDANA YANG BERADA DIDALAM LAPAS KELAS IIA KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum merupakan hak kofnstitusional setiap warga negara sebagai upaya mewujudkan Acces to Justice dan Equality Before The Law sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah Karawang yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sejauhmana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terutama untuk Narapidana di Lapas Kelas IIA Karawang, faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan faktor penghambat pemberian bantuan hukum.Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada didalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang berjalan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Perda Karawang No.12 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum karena Perda sebagai Lex Specialis dari UU Bantuan Hukum yang tidak boleh bertentangan dengan UU Bantuan hukum.