Open AccessMODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Author(s) -
Andry Lauda
Publication year - 2018
Publication title -
jurnal supremasi/jurnal supremasi
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2527-3353
pISSN - 2088-1533
DOI - 10.35457/supremasi.v8i2.483
Subject(s) - political science , humanities , physics , philosophy
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk modifikasi hukum kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mendesak untuk dimodifikasi untuk memperkuat kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modifikasi dimaksud dilakukan dalam bentuk revisi/perubahan peraturan perundang-undangan, di mana saat ini kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota masih sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah, ke depan menjadi sejajar dengan Sekretaris Daerah. Modifikasi kedua dilakukan dalam bentuk reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government, Menumbuh kembangkan Sinergi Pengawasan, Mendukung Upaya Pemberantasan KKN, Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara, Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan modifikasi ketiga yang dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia.