z-logo
open-access-imgOpen Access
PENDEKATAN MULTI REZIM HUKUM ( MULTI DOOR SYSTEM) PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN
Author(s) -
Hamzah Kharisma,
Syafruddin Syafruddin
Publication year - 2019
Publication title -
borneo law review
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2580-6742
pISSN - 2580-6750
DOI - 10.35334/bolrev.v3i1.1013
Subject(s) - physics , humanities , political science , philosophy
ABSTRAK Kejahatan perikanan yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, dewasa ini tidak lagi terbatas pada masalah administrasi saja, Banyak tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan terjadi dalam tindak pidana perikanan. Perbuatan pidana di atas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama, ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Tindak pidana perikanan sebagai pidana asal (predicate crime) sering kali tidak maksimal dalam penanganannya dikarenakan kewenangan penyidik perikanan sesuai Undang undang No. 45 tahun 2009 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang terbatas mengakibatkan tidak terprosesnya tindak pidana lain. Tindak pidana perikanan sebagai kejahatan ekonomi dan lingkungan yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus ditangani dengan cara luar biasa (extraordinary act). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan multi-rezim hukum (multi door approach) terhadap tindak pidana perikanan dan tindak pidana lain terkait perikanan dapat dilakukan dengan penerapan concursus realis. Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Multi-rezim hukum, dan Concursus realis. AbstractFisheries crimes that occur in the world, especially Indonesia, today are no longer limited to administrative problems. Many other crimes that occur simultaneously occur in criminal acts of fisheries. The criminal acts above each have their own unequal consequences, there are times when a criminal act turns out to be regulated in more than one criminal provision. Fisheries criminal acts as predicate crime are often not optimal in handling due to the authority of fisheries investigators in accordance with Law No. 45 of 2009 as already amended and supplemented by Law No. 31 of 2004 concerning limited fisheries resulted in the non-processing of other criminal acts. Crime of fisheries as an economic and environmental crime which is an extraordinary crime (extraordinary crime) so it must be handled in an extraordinary way (extraordinary act). The results of this study indicate that a multi-regime approach to law (multi-door approach) to criminal acts of fisheries and other criminal acts related to fisheries can be done by applying Concursus realist. Keywords: Fisheries Crime, Multi-regime law, and Concursus Realist

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here