
Pemodelan Fixed Effect Panel Spatial Durbin Error Model Pada Tingkat Kemiskinan
Author(s) -
Teguh Ammar Taqiyyuddin,
Muhammad Irfan Rizki
Publication year - 2021
Publication title -
prosiding seminar nasional official statistics
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
ISSN - 2722-1970
DOI - 10.34123/semnasoffstat.v2021i1.767
Subject(s) - mathematics
Permasalahan yang ada di setiap negara khususnya negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Program dalam mengentaskan kemiskinan merupakan pokok tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak perlu mengatasi permasalah tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMD. Dalam hal ini pemerintah seringkali menentukan pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi pada daerah perkotaan ataupun pusat perekonomian yang mengakibatkan daerah lainnya tertinggal dan kemiskinan menjadi tidak merata. Hal tersebut tentunya memperlihatkan faktor yang berhubungan dengan ekonomi diduga terdapat aspek spasial sehingga harus menggunakan spasial lag variabel prediktor sebagai prediktor variabel, selain itu kemiskinan merupakan masalah multidimensial sehingga banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tidak dimasukkan ke dalam pemodelan. Variabel prediktor yang tidak dimasukkan ke dalam pemodelan dinamakan omitted variables. Berdasarkan permasalahan itu, dalam mengetahui faktor-faktor kemiskinan di Jawa Barat diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengakomodasi lag spasial prediktor variabel dan error model yang berkorelasi spasial, serta mampu mengatasi bias taksiran akibat omitted variables. Maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan model regresi spasial Durbin Error Model. Pembobot spasial yang digunakan yaitu queen contiguity. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa variabel Indeks Pembanguna Manusia (IPM) dan persentase penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinisi Jawa Barat, dengan nilai R-Square sebesar 98%. Maka hasil tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Jawa Barat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam upaya mencapai tujuan pertama SDGs yaitu tanpa kemiskinan.