CLUSTERING AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua merupakan tujuan keenam dari Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mendorong tujuan tersebut, Provinsi Lampung menargetkan di tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung meraih 100 persen universal akses air dan sanitasi. Namun, pada kenyataannya, Provinsi Lampung berada pada segmen empat terbawah se-Nasional dalam hal akses air minum dan sanitasi layak. Rendahnya akses air minum dan sanitasi tersebut, merupakan dampak ketimpangan dan kesenjangan daerah di Provinsi Lampung. Adanya gap yang besar antara daerah Kota dan Kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian analisis cluster untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kondisi air minum dan sanitasi layak di Provinsi Lampung dan untuk menganalisis Kabupaten/Kota mana yang perlu dipercepat dalam program agenda daerah 100 persen akses universal air minum dan sanitasi layak. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis cluster (analisis gerombol) dengan menggunakan metode Hierarchical Cluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap atau jarak antara daerah Perkotaan dan Pedesaan dalam hal akses air maupun sanitasi layak. Sedangkan analisis cluster menunjukkan bahwa dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, terdapat 3 cluster/kelompok dengan karakteristik yang berbeda, yaitu daerah yang akses air dan sanitasi layak dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Cluster pertama (kategori tinggi) terdiri dari Kota Bandar Lampung dan Metro, Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan, cluster kedua (Kategori Rendah) terdiri dari Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Sedangkan cluster ketiga (Kategori sedang) terdiri dari Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji dan Tanggamus. Dari hasil analisis ini, Pemerintah Provinsi Lampung disarankan untuk menyusun kebijakan yang mengarah pada perbaikan akses air dan sanitasi khususnya pada daerah di cluster kedua dan cluster ketiga.