PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia yang telah berjalan selama delapan belas tahun pasca reformasi merupakan pengalaman menarik untuk dibahas dan menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas berbagai polemik dan masalah yang muncul. Pencapaian tiap daerah sangat bervariasi dalam merespon kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis desentralisasi kesehatan dari faktor: kewenangan, sumber daya daerah, dan akses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut: Rendahnya kemampuan daerah yang ditandai dengan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); Tidak memacu inovasi dan kreativitas daerah dalam mengelaborasi potensi daerah; Ketergantungan terhadap pusat terutama dalam anggaran; dan Belum tercapainya kemandirian daerah terutama dalam membiayai sektor kesehatan. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya: pemenuhan anggaran minimal sektor kesehatan, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan dari berbagai jenis ketenagaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, pemenuhan sarana dan prasarana baik di Puskesmas-puskesmas maupun Rumah Sakit Umum, pemerataan dan akses pelayanan yang bermutu. Sebagai temuan dalam penelitian ini adalah di luar tiga faktor yang dikaji bahwa faktor “political will” dan kapasitas kelembagaan turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi kesehatan.