Open AccessAnalisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin
Author(s) -
Dori Nofriadi
Publication year - 2021
Publication title -
jurnal ilmu administrasi dan pemerintahan indonesia/jurnal ilmu administrasi dan pemerintahan indonesia
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2774-2423
pISSN - 2746-5918
DOI - 10.33830/jiapi.v2i1.39
Subject(s) - business administration , business , management , humanities , economics , philosophy
Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Merangin
Dori Nofriadi
dorinofriadi@yahoo.com
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, triungulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di OPD, dan (2) Adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.
Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, barang milik daerah.