Open AccessLAW REASONING OF CHILD CUSTODIAL RIGHT FOR NON-MUSLIM MOTHER
Author(s) -
Ahmad Ali Mashudi
Publication year - 2020
Publication title -
shakhsiyah burhaniyah
Language(s) - English
Resource type - Journals
ISSN - 2798-4451
DOI - 10.33752/sbjphi.v5i1.1626
Subject(s) - law , normative , political science , psychology , family law , sociology , humanities , philosophy
This article is result of library research. This research is included in the category of normative legal research. This research discussion aims to explain the legal status of non-Muslim mothers in the context of post-divorce child care. The findings of this study are that according to the ulama' of the four schools of thought, the haānah rights of an apostate mother should not be granted. The argument that is built is that haānah does not only take care of physically but also includes children's religious education. The non-Muslim mother is feared to have a direct or indirect influence on the child. The legal status of an apostate also affects legal action. The apostasy reduces the ability to raise children, so the majority of scholars' abort the haānah rights for apostate mothers. KHI explains child custody/haānah in general as regulated in article 105. Parenting rights of non-Muslim mothers are not regulated by KHI.
Keywords: Parenting rights, non-Muslim mothers, legal reasoning
Abstrak
Artikel ini adalah hasil dari penelitian pustaka (library research). Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Diskusi penelitian ini bertujuan menjelaskan status hukum ibu nonmuslim dalam konteks pengasuhan anak pascaperceraian. Temuan penelitian ini adalah bahwa menurut ulama’ empat mazhab, hak haḍānah ibu murtad, tidak boleh diberikan. Argumen yang dibangun adalah haḍānah tidak hanya merawat secara jasmani saja akan tetapi haḍānah juga meliputi pendidikan agama anak. Ibu nonmuslim itu dikhawatirkan memberi pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada anak. Status hukum seorang yang murtad juga mempengaruhi tindakan hukum. Kemurtadan itu mengurangi kecakapan dalam mengasuh anak, sehingga mayoritas ulama’ menggugurkan hak haḍānah bagi ibu murtad. KHI menjelaskan hak asuh anak/haḍānah secara umum saja sebagaimana diatur dalam pasal 105. Hak Pengasuhan ibu non muslim tidak diatur oleh KHI.
Kata kunci: Hak pengasuhan, ibu nonomuslim, nalar hukum