MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI: ISU-ISU YANG DIHADAPI

Abstrak Proses penyusunan peta jabatan di lingkungan kementerian dilakukan dengan metode buttom-up. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, meskipun peta jabatan telah ditetapkan sejak tahun 2019 dan penghitungan kebutuhan pegawai tetap dilakukan setiap tahunnya, tetapi dari seluruh jabatan fungsional dan struktural yang terdapat pada peta jabatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-2842 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak memuat jabatan fungsional dosen yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Artikel ini berpendapat bahwa aspek teknis, administratif, dan politis dari penghitungan kebutuhan telah berperan penting dalam isu keabsenan jabatan fungsional dosen pada peta jabatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-2842. Untuk mengetahuinya, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana aspek teknis dalam penghitungan kebutuhan pegawai, bagaimana aspek administratif dalam penghitungan kebutuhan pegawai, dan bagaimana aspek politik dalam penghitungan kebutuhan pegawai. Dengan menggunakan metode kualitatif semi etnografi, penelitian ini menemukan bahwa penghitungan kebutuhan pegawai yang belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian menjadi problem dalam aspek teknis, koordinasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi isu utama dalam aspek administratif, dan dalam aspek politis, elite power masih sangat berperan dalam hal ini.   Kata kunci: Manajemen Kepegawaian, Kebutuhan Pegawai, Reformasi Birokrasi, Pemerintahan   Abstract   The process of preparing a job map within the ministry is carried out using the buttom-up method. In the context of the Ministry of Home Affairs, although the job map has been established since 2019 and the calculation of employee needs is still carried out annually, but from all functional and structural positions contained in the position map in the Decision of Minister of Home Affairs Number 061-2842 it does not contain the functional positions of lecturers at the Institute for Domestic Government. This article argues that the technical, administrative, and political aspects of calculating needs have played an important role in the issue of absence from functional lecturers on the position map as stated in the Minister of Home Affairs Decree No. 061-2842. To find out, the research questions posed are how the technical aspects of calculating the employee needs, what are the administrative aspects of calculating the employee needs, and what are the political aspects of calculating the employee needs. By using a semi-ethnographic qualitative method, this study found that calculating the employees needs that  have not been integrated with the personnel management information system is a problem in the technical aspect, coordination that is not working well is a major issue in the administrative aspect, and in the political aspect, elite power does play a role in this regard.   Keywords: Personnel Management, Employee Needs, Bureaucratic Reform, Governance