POLICY ENTREPRENEURS DAN JARINGAN KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DESENTRALISASI

Salah satu indikator kemiskinan mainstream dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah kondisi rumah yang ditempati oleh masyarakat. Indikator ini ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk menilai kelayakan rumah masyarakat dari bahan bangunan, syarat kesehatan dan kepemilikan. Hal tersebut menggerakan pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan perbaikan dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Alih-alih sebagai usaha pengentasan kemiskinan, policy entrepreneurs telah menegasikan isu arsitektur tradisional berbasis ramah lingkungan, ramah bencana dan hemat energi, sehingga program kemiskinan ini gagal terintegrasi sejak tahap agenda-setting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen untuk mengelaborasi kondisi struktural dan jaringan kebijakan (policy network) yang menyebabkan kegagalan tersebut dan implikasinya melalui studi kasus program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Achmad Heriawan.