Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Bima

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan suatu standar pemerintahan yang mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesiapan infrastruktur pendukung pada pemerintah. Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Bima belum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh, namun sudah menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Di tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bima dituntut menerapkan secara penuh akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat PP No. 71 tahun 2010. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tujuan penelitian ini dimaksukan untuk mengetahui; 1) bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan SAP berbasis akrual, 2) bagaimana kesiapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemerintah Kabupaten Bima dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan bagaimana komitmen organisasi dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Bima belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual, 2) kesiapan dari SIA menunjukan bahwa sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bima, dan 3) komitmen organisasi sangat mendukung penerapan basis akrual