Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV pada Pemerintah Kota Sorong

Perbaikan pelayanan publik secara efisien dan responsif dapat dilakukan melalui pemangkasan eselon serta memperbanyak jabatan fungsional yang berorientasi langsung pada layanan. Namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong karena memiliki kekhususan dan adanya resistensi dari pejabat lokal. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis kondisi empiris penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif pendekatan kualitatif dimana data dianalisis dengan model interaktif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian dianalsisi secara kualitiatif melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong belum dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari Walikota. Kultur birokrasi dalam sistem kenaikan jabatan eselon lebih mengutamakan kedekatan personal dan keturunan merupakan penghambat utama penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong. Selain itu kebanggaan status sosial jabatan eselon dan ketiadaan instansi pembina jabatan fungsional baru membuat mindset ASN terfokus pada jabatan eselon saja dan pemerintah daerah kesulitan menempatkan ASN pada instansi yang sesuai jabatan fungsional baru tersebut. Instrumen pengawasan untuk jabatan fungsional baru juga belum dibangun dengan tepat. Pada aspek legalitas, belum terdapat peraturan hukum dari turunan UU ASN tentang sistem kepangkatan jabatan fungsional baru. Proses peralihan jabatan struktural ke fungsional berdasarkan kedekatan personal dan keturunan membuat fungsi sistem merit ASN tidak optimal sehingga sampai saat ini penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong belum dilakukan. Sistem merit tersebut dapat berfungsi dengan baik jika perilaku birokrat memprioritaskan layanan dari pada budaya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat menyusun pemetaan peralihan jabatan fungsional baru di Pemerintah Kota Sorong beserta instansi pembina level daerah. Selain itu diperlukan perubahan mindset pejabat eselon dengan membuat peraturan perundang-undangan pembatasan fasilitas pejabat eselon di daerah.Kata kunci: kondisi empiris, penyederhanaan eselon III dan IV, Pemerintah Kota Sorong