Open Access
Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement
Author(s) -
Krisnhoe Sukma Danuta
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal kajian akuntansi
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2579-9991
pISSN - 2579-9975
DOI - 10.33603/jka.v1i2.826
Subject(s) - procurement , business , business administration , pentagon , political science , marketing , law
AbstractThis research aims to identify how much the use of e-procurement can prevent or reduce things that trigger the occurrence of fraud, given the high level of corruption that occurs in the government procurement of goods/services. This research used qualitative method with a case study conducted in Procurement Services Unit, E-Procurement Services Unit, and the Inspectorate at one of the local government in Yogyakarta Region. This study focuses on two additional elements in crowe's fraud pentagon theory: arrogance and competence. The analysis results show e-procurement can reduce arrogance and competence through transparency obtained after using e-procurement. The limitations of this study is e-procurement only reaches the provider section which does not cover the entire procurement process.Keywords: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Government procurement AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan e-procurement dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya fraud, mengingat tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada dua elemen tambahan dalam crowe’s fraud pentagon theory yaitu arogansi dan kompetensi. Hasil analisis menunjukan e-procurement dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan e-procurement. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah e-procurement yang hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia yang tidak mencakup keseluruhan proses pengadaan barang jasa.Kata kunci: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Pengadaan barang jasa