EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct reciprocal obtained from the tax payment. The main purpose of such is as state revenue for national development which aims to improve the welfare of its people and is collected based on the principle of justice. This can be observed from 3 perspectives, which is philosophical, juridical, and sociological perspectives. Philosophically, tax collection is fair because it is desired and approved by the public through DPR as the people’s representative who creates law on tax collection. Moreover, the collected taxes are also for national development in order to achieve welfare state. Juridically, the government has made efforys to improve tax regulations to keep up with the times and society since the early days of independence, such as UU KUP that has beed revised several times from 1983 to 2009. In addition, the issued tax regulations also prioritize elements of justice such as PPh which in calculation uses progressive rates and PTKP. Sociologically, public awareness is still lacking. This can be solved by government efforts to create good image of tax by implementing the principles of good governance in order to create social trust and the people themselves want to pay taxes (voluntary tax compliance). Keywords: Tax, National Development, Principle of Justice, Welfare State. Abstrak Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik kepada masyarakat secara langsung yang didapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Tujuan utama pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara guna pembangunan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dan dipungut berdasarkan asas keadilan. Hal ini dapat dilihat dari 3 perspektif yaitu perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis.Secara filosofis pemungutan pajakadil karena dikehendaki dan disetujui oleh masyarakat melalui DPR sebagai perwakilan rakyat yang menciptakan undang-undang mengenai pemungutan pajak sehingga kedaulatan rakyat tetap diagungkan.Selain itu pajak yang dipungut juga untuk pembangunan nasional agar terciptanya welfare state. Secara yuridis, pemerintah telah berupaya memperbarui peraturan perpajakan untuk mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat sejak awal masa kemerdekaan, seperti UU KUP yang telah berubah beberapa kali sejak tahun 1983 sampai terakhir 2009. Selain itu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah juga mengutamakan unsur keadilan seperti PPh yang dalam perhitungannya menggunakan tarif progresif dan mengenal adanya PTKP.Secara sosiologis, kesadaran membayar pajak di dalam masyarakat masih kurang.Hal ini dapat diatasi dengan upaya pemerintah mewujudkan good image of tax dengan menjalankan prinsip good governance agar terciptanya social trust dan masyarakat dengan sendirinya ingin membayar pajak (voluntary tax compliance). Kata Kunci: Pajak; Pembangunan Negara; Asas Keadilan; Welfare State.