Analisis Komparatif Kinerja Pemerintahan Daerah Se-Sumatera Bagian Selatan Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

The performance of the administration of local government describes the work performance that can be achieved during a period. The performance of those that get Unqualified Opinion (UQ) should be better than those with Qualified Opinion (QO). This study was aimed to compare the performance of the regional government in Southern Sumatera which obtained UQ and OQ for the observed period. The object was 60 local governments in Southern Sumatra. Hypothesis testing used the Mann Whitney Test. The test results showed that there were differences in performance between the regional governments that obtained UQ and OQ by using the Pure Participation Rate (PPR) as the indicator. This means those that obtained UQ were more successful in providing services to the community, especially in the field of education. However, there were no differences by using the Gross Regional Domestic Product (GRDP), capital expenditure, Performance Evaluation Local Government Administration (PELGA), and Human Achievement Index (HDI) as the indicators. Research implications for local governments are expected to be able to improve the performance, especially in the field of finance by increasing detection of regional revenue sources and being able to manage them well.     Abstrak Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah bentuk gambaran dari prestasi kerja yang dapat dicapai selama periode tertentu. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendapatkan Opini WTP semestinya lebih baik dari yang Non WTP. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Bagian Selatan yang memperoleh opini WTP dan Non WTP untuk periode 2015-2016. Objek penelitian ini, yaitu 60 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan. Pengujian hipotesis menggunakan Mann Whitney Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP dengan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Hal ini berarti, pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP lebih berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Namun tidak terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dan Indeks Prestasi Manusia (IPM). Implikasi penelitian bagi pemerintah daerah, yaitu diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya terutama dalam bidang keuangannya dengan meningkatkan pendeteksian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah serta mampu mengelolanya dengan baik. Kata Kunci: opini audit, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah