KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA DALAM IMPLEMENTASI UPAH BURUH (STUDI KASUS PEMBERIAN UPAH BURUH DI KABUPATEN KARAWANG)

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan seluruh aspek pembangunan termasuk ekonomi perlu diatur termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 dan peraturan pelaksana lainnya. Dinamika penetapan kebijakan upah minimum dalam bingkai desentralisasi memiliki problematika. Kedudukan pekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah menegaskan peran masing-masing yang saling berhubungan (interdependensi) satu sama lain. Komitmen antara stakeholders di dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan khususnya, penetapan UMK di Kabupaten Karawang yang menjadi kewenangan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati.