PENERAPAN PRINSIP UNCITRAL MODEL LAW DALAM PEMBUKTIAN KASUS TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Pemanfaatan teknologi  informasi  tidak  lagi  dapat  dilakukan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan. Tulisan ini akan membahas terkait dengan perapan prinsip UNCITRAL Model Law dalam pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia dan persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan yakni Indonesia telah menerapkan prinsip UNCITRAL Model Law dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik dengan pendekatan yang secara fugsinya sama dan pendekatan kenetralan suatu teknologi. Penyelesaian kasus e-commerce di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik dengan mengandung unsur tertulis, syarat adanya tanda tangan, dan juga keaslian.