z-logo
open-access-imgOpen Access
Dampak dari Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Industri Pertahanan Terhadap Strategi Operasi dan Rantai Pasok dari PT Pal dan PT Daya Radar Utama dalam Memproduksi Alat Utama Sistem Senjata TNI Angkatan Laut
Author(s) -
Syaiful Anwar
Publication year - 2018
Publication title -
jurnal pertahanan dan bela negara
Language(s) - Slovenian
Resource type - Journals
eISSN - 2620-7400
pISSN - 2620-5262
DOI - 10.33172/jpbh.v8i1.262
Subject(s) - political science , humanities , business administration , art , business
Abstrak – Dua perusahaan Indonesia, yaitu PT PAL dan PT Daya Radar Utama (DRU), telah diberi tugas oleh Pemerintah Indonesia untuk memproduksi beberapa kapal perang untuk Angkatan Laut Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan di bidang industri pertahanan, yang antara lain mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan sistem senjata utama TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan strategi operasi dan rantai pasok dari PT PAL dan PT DRU dalam memproduksi kapal perang. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Penulis menganalisis data empiris yang diperoleh dalam penelitian lapangan yang didukung oleh beberapa teori, yaitu teori strategi, teori strategi operasi dan rantai pasokan, teori kebijakan publik, dan teori kemandirian. Dari hasil analisis, ada beberapa temuan. Kebijakan tersebut memberi dampak positif pada industri tersebut, seperti: peningkatan kerjasama di antara mereka, perbaikan proses manufaktur karena standarisasi produk, peningkatan tingkat kemandirian industri, dan peningkatan kemampuan dari perusahaan lokal karena kerja sama dengan pihak asing. Namun, kebijakan tersebut tetap memberikan dampak negatif kepada perusahaan, seperti: rendahnya penerapan manajemen rantai pasokan, rendahnya penggunaan bahan domestik dan komponen kapal, dan rendahnya persaingan usaha yang adil di kalangan industri pertahanan dalam negeri. Kata Kunci: strategi operasi, rantai pasokan, kapal perang, PT PAL, PT DRU, TNI AL, Pemerintah Indonesia, kebijakan industri pertahanan

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here