DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013

Artikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata ( Arms Trade Treaty /ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti Mine Ban Treaty dan Convention on Cluster Munitions . Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital.   Kata Kunci: Indonesia, Arms Trade Treaty , senjata konvensional